Apakah TKDN Harus Dibuktikan Kembali Saat Pelaksanaan?

Pendahuluan

Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui kebijakan ini, setiap proyek pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memperhitungkan persentase nilai komponen dalam negeri. Namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan: “Apakah TKDN harus dibuktikan kembali saat pelaksanaan?” Apakah sertifikat atau dokumen TKDN yang sudah diajukan pada tahap penawaran cukup valid hingga akhir, ataukah perlu ada verifikasi ulang selama pelaksanaan kontrak?

Pada artikel ini kita akan mengupas secara komprehens dan mendalam berbagai aspek terkait pembuktian TKDN pada tahap pelaksanaan, termasuk dasar hukumnya, mekanisme perhitungan, tantangan implementasi, argumen pendukung dan penentang pembuktian ulang, serta rekomendasi kebijakan agar tujuan TKDN-yaitu memperkuat industri domestik-dapat tercapai secara efektif.

1. Landasan Hukum TKDN

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
   • Pasal 19 mengamanatkan penggunaan komponen dalam negeri pada produk industri.
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   • Menjelaskan bahwa dokumen persyaratan TKDN wajib dilampirkan saat penawaran.
3. Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian
   • Aturan turunan yang menjabarkan metodologi perhitungan dan sertifikasi TKDN.

Landasan hukum ini menetapkan bahwa TKDN harus dibuktikan pada saat penawaran, tetapi tidak secara eksplisit mengatur verifikasi ulang pada saat pelaksanaan kontrak.

2. Mekanisme Perhitungan dan Sertifikasi TKDN

Ketika pemerintah menetapkan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa, sesungguhnya mereka menanamkan niat untuk mendorong ekosistem industri nasional. Namun, bagaimana angka-angka TKDN itu muncul? Apa saja langkah konkret yang harus dilalui pemasok sebelum mereka memegang sertifikat resmi? Berikut alur dan metode yang dipakai.

2.1 Memilah Biaya: Cost-Based vs Price-Based

Bayangkan Anda adalah manajer pabrik pembuatan genset. Anda membeli bahan besi lokal, memasang mesin impor, dan mempekerjakan tenaga ahli Indonesia. Di sinilah dua metode muncul:

1. Cost-Based Method:
   • Semua biaya produksi dipecah: bahan baku, upah pekerja, dan overhead pabrik.
   • Anda kumpulkan faktur besi lokal, slip gaji karyawan, serta laporan depresiasi mesin.
   • Persentase TKDN dihitung: total biaya lokal dibagi total biaya keseluruhan.
2. Price-Based Method:
   • Cocok untuk layanan, misalnya kontraktor IT yang memasang software berlisensi.
   • Cukup bandingkan nilai jasa lokal (fee tenaga ahli, maintenance) dengan total tagihan-termasuk lisensi asing.

Jika proyek Anda menggabungkan keduanya-misalnya supply genset plus instalasi-maka Anda hitung secara paralel, lalu gabungkan proporsinya sesuai nilai kontrak.

2.2 Langkah demi Langkah Menuju Sertifikat

1. Inventarisasi Dokumen
   • Kumpulkan invoice, Purchase Order, dan laporan keuangan.
   • Tandai setiap item: “ini lokal”, “ini impor”.
2. Self-Assessment
   • Anda isi formulir standar Kemenperin, melaporkan persentase TKDN berdasar data internal.
   • Unggah ke portal SIINas sebagai draf.
3. Verifikasi Independen
   • Lembaga Verifikasi Independen (LVI) mengaudit dokumen Anda.
   • Mereka menghitung ulang; jika hasil mereka beda lebih dari toleransi (biasanya 2%), Anda harus memberi klarifikasi.
4. Spot-Check Kemenperin
   • Kadang Kemenperin turun ke lapangan: memeriksa gudang, mesin, atau wawancara pekerja.
   • Ini bukan rutinitas untuk semua, tapi acak sebagai quality control.
5. Penerbitan Sertifikat
   • Setelah lolos, Anda memperoleh sertifikat elektronik-biasanya berlaku 12 bulan.
   • Sertifikat memuat nomor seri, nilai TKDN, dan masa berlaku.

2.3 Ilustrasi Angka

Misalnya perusahaan Anda memproduksi panel surya:

• Total biaya lokal = 300 + 50 + 50 = 400
• Total biaya = 400 + 100 = 500
• TKDN = (400 ÷ 500) × 100% = 80%

Self-assessment Anda mencatat 82%, LVI menurunkan jadi 80% setelah penyesuaian overhead: diterima tanpa revisi besar.

2.4 Variasi untuk Industri Khusus

Beberapa sektor punya “bumbu” tambahan:

• Elektronika: bobot software dan PCB diatur tersendiri, karena nilai intelektual tinggi.
• Konstruksi: TKDN dikombinasikan dengan Bobot Manfaat Produk-jadi bukan cuma bahan, tapi juga manfaat sosial-ekonomi lokal.
• Alat Kesehatan: diperlukan sertifikat mutu klinis dan verifikasi sterilitas sebagai syarat tambahan.

Dengan alur yang sistematis dan contoh nyata di atas, kita memahami bahwa perhitungan TKDN bukan sekadar angka di kertas, melainkan proses kolaboratif antara penyedia, LVI, dan pemerintah-semua bertujuan memastikan komitmen pada industri dalam negeri benar-benar terwujud.

3. Praktik di Lapangan dan Tantangan

3.1 Ketidaksesuaian Dokumen dan Realitas Lapangan

Banyak kasus di mana dokumen TKDN yang diajukan tidak mencerminkan komponen sebenarnya yang digunakan:

• Kasus Proyek Infrastruktur Telekomunikasi
  Pada tender penyediaan BTS 4G di Sumatera, vendor A mengklaim TKDN 65%. Namun audit lapangan menemukan modul RF impor 40% lebih banyak dari yang dilaporkan, menurunkan TKDN aktual menjadi 50%.
• Pengadaan Kendaraan Dinas
  Sebuah kementerian melaporkan TKDN 70% untuk mobil patroli. Setelah pengujian, ternyata part transmisi impor menyumbang 35% biaya, bukan 20% seperti dokumen.

Dampak: potensi sanksi administrasi, perpanjangan waktu audit, dan reputasi penyedia tergerus.

3.2 Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan

3.2.1 Kapasitas PPK dan LVI

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering kekurangan personel terlatih untuk memeriksa keabsahan dokumen teknis dan keuangan.
• Lembaga Verifikasi Independen (LVI) berjumlah terbatas; beban kerja tinggi menyebabkan proses verifikasi kadang terkesan serampangan.

Menurut data Kemenperin 2023, rasio LVI terhadap proyek hanya 1:50, idealnya 1:20 untuk efisiensi verifikasi .

3.2.2 Infrastruktur Digital yang Terbatas

• Sistem SIINas sering lambat dan kurang fitur pelacakan real-time.
• Tidak ada integrasi API dengan sistem ERP penyedia, sehingga data self-assessment sulit divalidasi secara otomatis.

3.3 Risiko Sengketa dan Dampaknya

1. Klaim Wanprestasi
   Penyedia dapat menggugat pemerintah jika merasa audit lapangan melebihi kewenangan, menimbulkan proses litigasi panjang.
2. Blacklist dan Denda
   Penyedia yang terbukti memanipulasi TKDN bisa masuk daftar hitam dan denda hingga 10% nilai kontrak .
3. Gangguan Rantai Pasok
   Penundaan sertifikasi ulang menyebabkan tertundanya pembayaran, berdampak pada cash flow penyedia dan subkontraktor lokal.

3.4 Tantangan Teknis dan Logistik

• Kompleksitas Rantai Pasok
  Banyak pabrikan komponen lokal bergantung pada subkomponen impor, menyulitkan klasifikasi “murni” lokal.
• Standarisasi Dokumen
  Variasi format invoice dan audit report menyulitkan LVI untuk melakukan cross-check secara efisien.
• Geografi dan Aksesibilitas
  Proyek di daerah terpencil (Papua, NTT) sulit diaudit lapangan karena akses transportasi dan keamanan.

3.5 Strategi Mitigasi

Dengan memahami tantangan nyata di lapangan serta strategi mitigasi, pembaca memperoleh perspektif holistik: bukan sekadar mengetahui celah, tetapi juga solusi praktis untuk memperkuat implementasi TKDN dalam setiap proyek.

4. Argumen untuk Pembuktian Ulang Saat Pelaksanaan

4.1 Memastikan Kepatuhan Terhadap Klaim TKDN

• Validasi Real-Time
  Pembuktian ulang (re-verification) selama pelaksanaan memungkinkan tim pengawas memeriksa kesesuaian komponen yang tiba di lokasi proyek dengan sertifikat TKDN. Misalnya, pada proyek pembangunan PLTA, inspektur dapat mencocokkan serial number generator lokal dengan dokumen sertifikat untuk memastikan komponen impor tidak menyusup.
• Data Aktual vs Dokumen
  Studi Kemenperin 2024 menunjukkan selisih rata-rata 8% antara self-assessment dan hasil audit lapangan . Dengan verifikasi ulang berkala, selisih ini bisa ditekan di bawah 2%.

4.2 Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan

• Audit Berlapis
  Tahap penawaran hanya memeriksa dokumen; verifikasi ulang mengkombinasikan pemeriksaan dokumen dan fisik. Pendekatan berlapis ini mengurangi risiko “dokumen palsu” atau “invoice fiktif” yang pernah terungkap di pengadaan alat kesehatan 2023, di mana 20% dokumen TKDN terbukti dipalsukan .
• Efek Jera
  Ancaman audit lapangan tak terduga membuat penyedia lebih berhati-hati dalam menyusun laporan TKDN. Menurut survei Asosiasi Pengadaan Indonesia, 68% penyedia menyatakan mereka akan meningkatkan transparansi jika tahu ada kemungkinan audit di tengah proyek.

4.3 Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

• Bagi Pemerintah
  Anggaran publik dipakai sesuai aturan, sehingga laporan keuangan kementerian/lembaga menjadi lebih kredibel di mata DPR dan BPK.
• Bagi Industri Lokal
  Pabrikan lokal mendapatkan kepastian permintaan nyata, bukan sekadar klaim administratif. Ini mendorong mereka untuk berinvestasi memperbesar kapasitas produksi.
• Bagi Masyarakat
  Transparansi TKDN meningkatkan kepercayaan publik bahwa proyek pemerintah tidak menyubsidi produk impor secara tersembunyi.

4.4 Menjamin Keadilan Persaingan

• Level Playing Field
  Verifikasi ulang memastikan tidak ada vendor yang “curang” mendapatkan keuntungan kompetitif lewat klaim TKDN palsu.
• Proteksi Industri Kecil dan Menengah
  UKM komponen lokal tidak dirugikan oleh pemain besar yang menyelundupkan komponen impor di tengah jalan.

4.5 Dampak Ekonomi Makro

• • Penguatan Nilai Tambah Domestik
    Setiap persentase peningkatan TKDN berkontribusi pada PDB. Misalnya, peningkatan rata-rata TKDN industri alat berat dari 60% ke 70% diperkirakan menambah Rp 5 triliun nilai tambah domestik per tahun .
  • Pengurangan Defisit Perdagangan
    Dengan memperbanyak penggunaan komponen lokal, impor bahan setengah jadi menurun. Dampaknya, defisit neraca dagang sektor manufaktur bisa ditekan hingga 0.2% PDB.

5. Argumen Menentang Pembuktian Ulang

5.1 Beban Administratif dan Biaya Tambahan

• Biaya Audit Lapangan
  Setiap kali dilakukan verifikasi ulang, diperlukan tim auditor, transportasi, dan akomodasi. Estimasi biaya audit lapangan per proyek infrastruktur rata-rata mencapai Rp 150-200 juta .
• Waktu Dokumentasi Ulang
  Pengumpulan ulang bukti invoice, slip gaji, dan laporan overhead untuk audit lanjutan memakan waktu 2-3 minggu, yang berpotensi menunda progress payment.
• Opportunity Cost
  Waktu dan sumber daya yang dialihkan ke pembuktian ulang bisa mengurangi fokus penyedia pada peningkatan kualitas produk atau layanan.

5.2 Duplikasi Proses dan Redundansi

• Sertifikat TKDN sebagai Jaminan Awal
  Sertifikat yang diterbitkan Kemenperin setelah melalui proses verifikasi LVI dan spot-check seharusnya sudah memadai. Verifikasi ulang dianggap mengulang proses yang sudah panjang dan detail.
• Tingkat Keyakinan yang Tinggi
  Data Kemenperin 2023 menunjukkan 92% sertifikat TKDN valid sesuai dokumen setelah satu tahun pengawasan pasca-sertifikasi . Angka kegagalan sertifikat hanya 8%, sehingga pembuktian ulang bagi mayoritas proyek adalah upaya yang tidak perlu.

5.3 Potensi Penundaan dan Gangguan Proyek

• Penundaan Milestone Kontrak
  Audit lapangan tak terjadwal berpotensi menunda fase produksi atau instalasi. Misalnya, proyek jalan tol bisa tertunda 1-2 bulan jika audit menuntut dokumentasi ulang material .
• Gangguan Rantai Pasok
  Keputusan mendadak untuk audit ulang dapat menghentikan pengiriman komponen ke lokasi, mengganggu jadwal kerja subkontraktor lokal.

5.4 Beban Kepatuhan bagi Penyedia Kecil

• UKM dan Skala Ekonomi
  Perusahaan kecil dan menengah mungkin tidak memiliki sistem dokumentasi terintegrasi. Biaya dan waktu untuk verifikasi ulang bisa jauh lebih berat dibanding perusahaan besar.
• Resiko Keluar dari Tender
  Jika UKM gagal memenuhi permintaan dokumen audit ulang tepat waktu, mereka bisa diskualifikasi, mengurangi partisipasi lokal dan konsentrasi pada penyedia besar.

5.5 Ketidakpastian Regulasi

• Kriteria Audit Ulang yang Tidak Jelas
  Saat ini belum ada standar baku kapan dan seberapa sering verifikasi ulang wajib dilakukan. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi penyedia dalam merencanakan sumber daya.
• Potensi Penyalahgunaan Wewenang
  PPK atau auditor bisa memanfaatkan klausul audit ulang untuk menunda proyek atau meminta “imbalan” guna memperlancar proses, membuka celah korupsi.

8. Kesimpulan

Meskipun secara regulasi TKDN hanya diwajibkan dibuktikan pada tahap penawaran, realitas lapangan menunjukkan potensi penyimpangan yang signifikan. Pembuktian ulang saat pelaksanaan dapat menjadi mekanisme efektif untuk menjamin kepatuhan dan integritas penggunaan komponen dalam negeri. Namun demikian, kebijakan ini harus dirancang seimbang, dengan memperhatikan beban biaya dan waktu, serta didukung oleh digitalisasi dan penguatan kapasitas pengawasan. Dengan demikian, tujuan kebijakan TKDN-memperkokoh industri nasional-dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan efisiensi pelaksanaan proyek.

Kata Penutup

Perdebatan tentang perlu tidaknya pembuktian ulang TKDN saat pelaksanaan sebenarnya mencerminkan tantangan yang lebih besar: bagaimana merancang kebijakan yang tegas namun fleksibel, yang menjamin akuntabilitas sekaligus mendorong kelancaran proyek. Pembuktian ulang adalah salah satu alat, bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah sinergi antara regulasi, implementasi, dan inovasi dalam memperkuat kemandirian industri Indonesia.