Apakah Produk Asing Bisa Diikutsertakan Jika Tidak Ada Produk TKDN?

Pendahuluan

Dalam era persaingan global yang semakin kompetitif, pemerintah Indonesia mengedepankan kebijakan produk dalam negeri melalui instrumen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memacu kemandirian industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. TKDN menjadi tolok ukur sejauh mana produk memanfaatkan bahan baku, tenaga kerja, serta proses produksi lokal. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ekosistem industri domestik, kenyataannya tidak setiap kebutuhan proyek-terutama yang memerlukan teknologi tinggi, volume besar, atau sertifikasi internasional-dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi penyelenggara pengadaan: apakah produk asing boleh diikutsertakan jika produk TKDN yang memenuhi spesifikasi tidak tersedia?

Artikel ini menyajikan pembahasan komprehensif mengenai landasan hukum, mekanisme administrasi, analisis risiko, serta praktik terbaik terkait pengecualian TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kehadiran produk asing dalam proses tender pemerintah bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan teknis, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Di satu sisi, penggunaan produk asing dapat mempercepat proyek dan memastikan kualitas sesuai standar internasional; di sisi lain, hal ini berpotensi melemahkan insentif bagi industri lokal untuk berinovasi dan berkembang. Oleh karena itu, setiap keputusan tentang pengecualian TKDN harus diambil secara hati-hati, berdasarkan data pasar, justifikasi teknis, dan pertimbangan strategis jangka panjang. Artikel ini akan menggali secara mendalam setiap tahapan dan pertimbangan dalam proses tersebut.

1. Landasan Hukum dan Regulasi

Seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Pasal 95-102 Perpres 16/2018 menjelaskan persyaratan TKDN sebagai salah satu kriteria evaluasi. Selain Perpres, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis cara menghitung dan memverifikasi TKDN. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2012 menetapkan tata cara peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, mencakup standar input bahan baku, proses manufaktur, hingga jasa pendukung seperti desain dan riset. Pedoman teknis perhitungan TKDN yang diterbitkan LKPP membagi komponen nilai menjadi bahan baku lokal, biaya tenaga kerja, dan jasa pendukung. Ketentuan ini memaksa produsen untuk transparan dalam menyusun laporan komponen biaya. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menetapkan roadmap TKDN untuk sektor-sektor strategis-seperti energi terbarukan, alat kesehatan, dan kendaraan bermotor listrik-sehingga target TKDN dapat meningkat secara bertahap hingga lebih dari 60% dalam lima tahun mendatang. Semua regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang memprioritaskan produk lokal, sekaligus menyiapkan jalur bagi produksi domestik untuk mencapai standar global.

2. Definisi dan Tujuan TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan persentase nilai atau volume komponen lokal dalam suatu produk jadi. Secara garis besar, terdapat dua metode perhitungan: metode input (berbasis biaya) dan metode output (berbasis bobot/volume). Metode input menilai seluruh biaya yang dikeluarkan untuk komponen lokal-termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja, dan jasa pendukung-dibandingkan total biaya produksi. Metode output, sebaliknya, menghitung berapa persen berat atau volume fisik komponen lokal terhadap produk akhir. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan persentase TKDN akhir yang dijadikan dasar evaluasi tender. Tujuan penerapan TKDN meliputi:

1. Mendorong Kemandirian Industri: Dengan mensyaratkan minimal TKDN, pemerintah memacu produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi.
2. Meningkatkan Nilai Tambah: Penggunaan bahan baku dan jasa lokal menambah perputaran ekonomi di dalam negeri.
3. Menciptakan Lapangan Kerja: Proyek besar berkontribusi pada penciptaan pekerjaan, mulai pabrikasi hingga instalasi dan pemeliharaan.
4. Mengurangi Ketergantungan Impor: Seiring peningkatan TKDN, kebutuhan akan barang impor menurun, sehingga neraca perdagangan menjadi lebih sehat.

Melalui target TKDN yang progresif, pemerintah berharap mengarahkan industri lokal dari sekadar perakitan menjadi pusat riset dan manufaktur yang kompetitif, selaras dengan visi Making Indonesia 4.0.

3. Persyaratan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah

Dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), panitia wajib mencantumkan persentase TKDN minimal sesuai sektor. Misalnya, pengadaan mesin pemroses data di institusi pemerintah memerlukan minimal TKDN 45%, sedangkan peralatan medis tertentu mensyaratkan TKDN 50-60%. Sertifikat TKDN yang diterbitkan lembaga penilai resmi menjadi syarat administratif utama dalam penawaran. Lembaga penilai tersebut melakukan verifikasi dokumen pabrikasi, laporan keuangan, dan bukti penggunaan material lokal melalui kunjungan lapangan. Proses verifikasi melibatkan pemeriksaan faktur pembelian bahan baku, kontrak kemitraan dengan penyedia lokal, hingga bukti sertifikasi standar nasional atau internasional. Jika penyedia gagal memenuhi persyaratan TKDN, penawaran dapat didiskualifikasi tanpa melalui evaluasi teknis lebih lanjut. Kejelian panitia dalam memeriksa keabsahan sertifikat TKDN menjadi kunci mencegah praktik pemalsuan dokumen yang merugikan industri domestik.

4. Situasi Ketiadaan Produk TKDN

Terlepas dari upaya peningkatan kapasitas industri, terdapat kategori barang dan jasa yang diproduksi sangat sedikit atau tidak sama sekali di dalam negeri. Kondisi ini meliputi:

• Teknologi Spesifik Tinggi: Misalnya sensor satelit, peralatan nuklir, atau komponen mikroelektronika yang memerlukan fasilitas R&D tingkat lanjut.
• Volume Skala Proyek Besar: Proyek infrastruktur massal, seperti pembangunan kereta cepat, membutuhkan ribuan unit komponen yang belum dapat diproduksi lokal.
• Sertifikasi Internasional: Produk pertahanan atau peralatan medis kritis seringkali menuntut sertifikasi FDA, CE, atau standar nuklir yang belum dimiliki pabrik lokal.
• Keadaan Darurat dan Force Majeure: Bencana alam atau pandemi menimbulkan kebutuhan mendesak, di mana pengembangan produk lokal memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Kondisi di atas menyebabkan panitia pengadaan memerlukan kerangka pengecualian, agar proses tender tidak terhambat dan proyek tetap berjalan sesuai target realistis.

5. Ketentuan Pengecualian: Exemption dan Non-Availability

Ketentuan exemption diatur secara rinci dalam Perpres 16/2018 dan pedoman LKPP. Exemption hanya boleh diajukan jika:

1. Non-Availability Produk Lokal: Bukti bahwa tidak ada satupun penyedia dalam negeri dengan sertifikat TKDN yang memenuhi spesifikasi.
2. Hasil Survei Pasar Terukur: Dokumentasi undangan pra-kualifikasi untuk penyedia lokal dan laporan hasil penelitian pasar.
3. Persetujuan Otoritas: Pengecualian disahkan oleh PPK, disertai Berita Acara Exemption yang memuat alasan lengkap.
4. Justifikasi Teknis dan Ekonomi: Laporan komprehensif tim teknis dan keuangan, mencakup analisis biaya-manfaat dan risiko.

Seluruh proses harus terdokumentasi dalam arsip proyek dan dapat diaudit kapan saja oleh Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini memastikan tidak ada celah korupsi atau favoritisme dalam penunjukan produk asing.

6. Prosedur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

Pada tahap perumusan RKS, panitia harus memasukkan klausul TKDN dan pengecualian secara eksplisit:

• Bagian TKDN: Menyebutkan persentase minimal, metode perhitungan, dan lembaga penilai yang diakui.
• Bagian Exemption: Menyajikan syarat administrasi non-availability, format surat pernyataan, waktu pelaksanaan penelitian pasar, dan otoritas penandatangan.
• Kriteria Evaluasi: Menentukan bobot TKDN dalam nilai evaluasi teknis (misalnya 20-30%) dan kriteria lain seperti kualitas produk, pengalaman penyedia, serta layanan purna jual.

RKS yang disusun dengan baik akan menutup celah penawaran yang tidak sesuai dan memudahkan proses evaluasi, sekaligus menjaga prinsip transparansi dan fairness.

7. Analisis Risiko dan Dampak Penerimaan Produk Asing

Mengizinkan produk asing membawa sejumlah konsekuensi:

• Biaya Total Kepemilikan (Total Cost of Ownership): Beban bea masuk, asuransi, dan fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya hingga 15-20% dibanding produk lokal.
• Ketersediaan dan Lead Time: Waktu pengiriman dapat mencapai 4-12 minggu, tergantung rute logistik dan perizinan impor.
• Dukungan Teknis dan Purna Jual: Perjanjian layanan purna jual harus mencakup jaminan ketersediaan suku cadang dan pelatihan operator lokal.
• Risiko Kepatuhan: Penggunaan produk asing harus mematuhi regulasi impor, termasuk ISF (Importer Security Filing), sertifikat asal (Form A atau Form E), serta standar kualitas seperti ISO 9001.

Justifikasi teknis-ekonomi perlu menguraikan mitigasi: perjanjian transfer teknologi, pengadaan stok suku cadang, atau menjalin kemitraan joint venture dengan produsen asing.

8. Studi Kasus Implementasi Exemption

8.1 Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi 5G

Pada tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan proyek pilot 5G di lima wilayah. Seiring tenggat waktu agresif, hanya vendor asing yang memiliki peralatan active antena dan mmWave radio sesuai standar 3GPP terbaru. Tim proyek melakukan penelitian pasar selama tiga bulan, mengundang 15 perusahaan lokal dan internasional. Hasilnya, hanya tiga vendor asing yang memenuhi sertifikat TKDN minimal 30% (metode input dengan komponen lokal berupa rakitan unit kontrol) dan tersertifikasi CE. Berita Acara Exemption disahkan oleh PPK, dengan ketentuan vendor wajib menyediakan pelatihan teknis bagi 50 engineer lokal.

8.2 Pengadaan Alat Kesehatan PET-CT Scan

Rumah Sakit Umum Provinsi Jawa Barat memerlukan alat PET-CT scan yang akurasinya mencapai 0,5 mm. Pasar domestik belum memiliki produsen yang tersertifikasi ISO 13485. Surat pernyataan non-availability diterbitkan setelah survei dua bulan dan konsultasi dengan Ikatan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia. Tender diikuti tiga penyedia asing, dengan opsi pembiayaan leasing guna mengurangi beban cash flow. Vendor terpilih menandatangani perjanjian alih teknologi untuk riset serum lokal guna deteksi biomarker.

9. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Terbaik

Agar pengecualian TKDN tidak menggerus tujuan utama, direkomendasikan:

1. Roadmap Industri Strategis: Pemerintah mempercepat insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri komponen utama.
2. Digitalisasi Verifikasi TKDN: Implementasi blockchain untuk rekam jejak penggunaan komponen lokal.
3. Skema Offtake Agreement: Kontrak pembelian jangka panjang antara pemerintah dan produsen dalam negeri untuk memacu produksi.
4. Penguatan Fasilitas Litbang: Kolaborasi perguruan tinggi, BPPT, dan industri untuk mengembangkan produk yang saat ini masih impor.
5. Transparansi Data Tender: Publikasi dashboard online status TKDN dan exemption setiap proyek.

10. Kesimpulan

Secara prinsipil, produk asing hanya dapat diikutsertakan dalam pengadaan pemerintah jika tidak ada produk TKDN yang memenuhi kebutuhan teknis, jumlah, dan waktu pelaksanaan. Pengecualian harus dilengkapi dokumen non-availability, justifikasi teknis, dan persetujuan resmi PPK. Meskipun produk asing dapat menjadi solusi jangka pendek, kebijakan TKDN harus tetap dijaga melalui upaya peningkatan kapasitas industri lokal, sertifikasi, dan inovasi. Melalui sinergi regulasi, teknologi, dan kolaborasi stakeholder, Indonesia akan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan proyek dan kemandirian industri nasional.